Yang termasuk dasar hukum dari PENERAPAN Sistem Manajemen keselamatan Konstruksi adalah

Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang menjadi dasar hukum penerapan sertifikat SMK3 di indonesia, memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan.

Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain :

UU No 1 Tahun 1970 .

Tentang Keselamatan Kerja :

Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.

Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.

Adanya bahaya kerja di tempat itu.

Permenaker No 5 Tahun 1996.

Tentang Sistem Manajemen K3 :

Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja (PAK).

Permenaker No 4 Tahun 1987.

Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) :

Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau lebih.

Tempat kerja dimana pengusaha memperkerjakan kurang dari seratus orang tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan pencemaran radioaktif. 

Lebih lengkap termasuk untuk Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 di Indonesia, terutama untuk mengikuti lelang / tender :

1. Undang-Undang No.1 tahun 1970 , tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ).
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 , tentang Tenaga Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 , Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1993 , Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996 , Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 tahun 2008 , tentang Sistim Manajemen K3.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 1980 , Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.
8. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : KEP. 174/MEN/1986 dan NOMOR: 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi

Dan juga ada yang spesifik untuk Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 di Indonesia, terutama untuk mengikuti lelang / tender Jasa konstruksi :

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
9. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
10. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementrian negara Republik Indonesia.
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 174/MEN/1986 &104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukkan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan keselamatan Kerja.
3. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 384/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

Nusapitu konsultan memberikan Biaya Khusus pendampingan sampai memperoleh Sertifikat SMK3 dengan biaya yang sesuai.

Tentang dewan windu

Jasa Konsultan Audit Sertifikasi Sertifikat SMK3 . 0822 4530 4466 . 085100611236

Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori dan tag A2K4, ahli k3, apa itu audit smk3, Asosiasi Auditor SMK3, Audit Eksternal, Audit internal, Audit SMK3, Auditor, Auditor Audit SMK3, auditor eksternal smk3, auditor internal, auditor internal smk3, Auditor SMK3, auditor tersertifikasi, Badan Audit SMK3, Badan Sertifikasi SMK3, Bendera Emas, Bendera Perak, Biaya konsultan, biaya konsultan SMK3, Biaya konsultasi, Biaya Sertifikat SMK3, Biaya Sertikasi SMK3, bimbingan konsultasi, dewan windu, Informasi K3, Informasi K3 Kemenakertrans, Kemenakertrans RI, kementrian tenaga kerja, Kode Etik Auditor SMK3, Kriteria Audit SMK3, Kriteria SMK3, Lead Auditor SMK3, lelang, Lembaga Audit, Lembaga Audit SMK3, lembaga independen, Lembaga Sertifikasi, nihil kecelakaan, Nusapitu, PAK, Panduan Audit SMK3, pencapaian penerapan SMK3, penghargaan K3, penghargaan K3 2014, penghargaan SMK3, penghargaan SMK3 2014, pengukuran SMK3, Penilaian Audit SMK3, Penyakit Akibat Kerja, Penyelenggara Audit SMK3, PJK3, pp 50 2012, PP No 50 Tahun 2012, Sertifikat SMK3, SMK3 adalah, tender, training k3. Tandai permalink.

Manakah dasar hukum penerapan SMK3?

PP No 50 Tahun 2012 Tentang apa?

Apa itu PP No 5 tahun 2012 ttg sistem manajemen K3?

Apa dasar hukum SMKK?